Dirut LBH Padang: Sertifikat Vaksin Fiktif Kebanyakan Berasal dari Polkes Polri

sumbar.jpnn.com, PADANG - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Indira Suryani menyebut kebanyakan sertifikat vaksin fiktif berasal dari klinik Polri.

Indira menyampaikan hal tersebut berdasarkan informasi yang didapat LBH Padang dan jaringan.

"Saya mendapatkan informasi dari rekanan yang mendapatkan sertifikat vaksin fiktif, setelah dicek, ternyata kebanyakan dari Klinik Polri," kata Indira.

Dia mengaku, dirinya dan suami merupakan korban sertifikat vaksin fiktif.

"Saya dan suami juga korban. Saya cek klinik yang mengeluarkannya yaitu Polkes Polri. Ada jua teman lain seperti Klinik Polres Payakumbuh, Polres Limapuluh Kota, Polkes Polri, dan ada yang dari Polres Tebo," sebutnya.

Dia menilai sertifikat vaksin fiktif merupakan pelanggaran terhadap hak kesehatan masyarakat.

"Saya belum vaksin ketiga, ternyata sudah ada sertifikat vaksin di aplikasi PeduliLindungi. Hal ini berdampak pada pemenuhan hak masyarakat pada bidang kesehatan," ungkapnya.

Dia meminta pihak terkait serius menangani sertifikat vaksin fiktif ini. Menurutnya, sertifikat vaksin fiktif bukanlah kejahatan kecil, melainkan sudah sistematis.