Pemerintah Dituding Akal-akalan dalam Pengadaan Guru PPPK

sumbar.jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin menuding pemerintah akal-akalan dalam pengadaan guru PPPK 2021.

Djohar Arifin mengatakan seleksi guru PPPK hanya sekadar formalitas untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

"Mengapa pengadaan PPPK guru 2021 jadi masalah begini, ya karena pemerintah merusak kesepakatan yang dibuat," ungkap Djohar Arifin, Senin (4/4).

Politisi Gerindra itu meminta pemerintah kembali pada kesepakatan awal.

Pemerintah dulu sepakat bahwa akan mengangkat guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur PPPK.

Menurutnya pengadaan 1 juta guru PPPK seolah-olah membuat pemerintah membuat gebrakan besar.

Padahal, anggaran untuk membayar gaji guru PPPK tersebut tidak ada.

Faktanya, pemerintah membebankan daerah untuk membayar gaji dan tunjangan guru PPPK.