Pendekatan Pemprov Sumbar dalam Membangun Tol Padang-Pekanbaru Salah dari Awal

Pemprov Sumbar seharusnya tahu akan hal tersebut dan melakukan pendekatan kepada kaum yang memiliki lahan.

"Pemilik lahan di Sumbar mayoritas adalah kaum. Jadi, pemerintah seharusnya melakukan pendekatan kepada kaum, bukan individu seperti Ninik Mamak saja," ucapnya.

Jamil juga menyinggung permasalah yang tumbuh hari ini juga tak lepas dari transparansi soal anggaran ganti rugi lahan.

Banyak masyarakat yang tidak diberi tahu berapa harga ganti rugi lahan, termasuk yang digunakan untuk membangun tol Padang-Pekanbaru.

"Sampai sekarang juga tidak jelas," ujarnya.

Jika terjadi konflik dalam pembangunan, maka hal tersebut bukan berarti sebuah penolakan.

Bisa jadi konflik itu muncul dari orang yang ingin membangun tol tersebu, dalam artian pemerintah.

"Jangan bilang masyarakat Sumbar tidak mau maju. Mereka pasti mau, tetapi dengan pendekatan yang sesuai dengan budaya Sumbar," tutupnya. (antara/jpnn)