Pemerintah Disarankan Menggunakan Satu Basis Data untuk Penyaluran Bansos

sumbar.jpnn.com, PARIAMAN - Anggota DPD RI Leonardy Harmainy menyarankan pemerintah menggunakan satu data sebagai basis program bantuan sosial (bansos).

Dia mengatakan saat ini masing-masing lembaga pemerintahan memiliki data masing-masing.

Akibatnya penyaluran bansos menjadi tumpang tindih.

"Semua pihak sudah saatnya menggunakan data BPS agar tidak tumpang tindih," kata Leonardy

BPS merupakan lembaga yang berwenang dalam menyediakan data.

Jadi, seluruh lembaga pemerintahan bisa menggunakan data BPS itu untuk menyalurkan bansos.

Apalagi BPS selalu memutakhirkan data sehingga peluang tumpang tindih penyaluran bansos bisa diperkecil.

Berdasarkan temuannya, masih ada warga sejahtera yang menerima bansos dari program keluarga harapan.