Wamendagri Siap Memfasilitasi Kepala Daerah Bertemu dengan Pemerintah Pusat

Pertama, pembangunan infrastruktur seperti tol sumatera. Pembangunan itu tak harus dipaksakan selesai pada periode jabatan gubernur tertentu.

Pembangunan tol bisa saja diselesaikan pada periode berikutnya meski ada pergantian gubernur.

Kedua, dana kompensasi bagi daerah penjaga hutan. Pulau Sumatera yang merupakan paru-paru dunia harus mendapatkan kompensasi karena diwajibkan menjaga hutan dalam kondisi ekonomi yang miris.

Kompensasi itu bisa diserahkan ke daerah yang memiliki hutan lindung dalam bentuk Dana Alokasi Khusus.

Ketiga, penguatan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Keempat, perenungan kembali kebijakan penghapusan tenaga honorer pada November 2023.

Kebijakan ini dinilai akan berdampak pada orang banyak. Sebab, setiap honorer memiliki tanggung jawab keluarga.

"Jika ada 300 ribu honorer yang memiliki keluarga lalu terkena kebijakan ini, maka akan ada 1,2 juta orang yang merasakan dampak negatif dari penghapusan ini," tutupnya. (Mar9/jpnn)