Legislator Sebut Proses Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Memalukan

Selain itu, jangka waktu yang lama membuat PT Hutama Karya tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan pembangunan.

Kemungkinan ada oknum yang menghambat pembebasan lahan untuk tol Padang-Pekanbaru itu.

"Bisa saja oknum itu mengklaim lahan itu adalah miliknya," sebut Supardi.

Dia menegaskan Pemprov Sumbar sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat seharusnya memiliki kewajiban mengamankan proyek tersebut.

Intervensi harus dilakukan Gubernur Sumbar Mahyeldi sejak jauh hari.

Pada kondisi ini, solusi yang bisa diambil ialah menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan untuk mempermudah pencairan.

"Masalahnya gubernur tidak melakukan itu sama sekali. Ini sangat memalukan. Riau sudah selesai, Sumbar baru mulai," tegasnya.

Supardi menilai Pemprov Sumbar terlalu banyak menghabiskan waktu dengan rapat dibanding membuat keputusan.