Serapan APBD 2022 Sumbar Disorot Mendagri, Mahyeldi Segera Evaluasi
sumbar.jpnn.com, PADANG - Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengambil sikap tegas terhadap kinerja pejabat dengan serapan APBD 2022 yang rendah.
Sikap itu diambil Mahyeldi karena serapan anggaran Pemprov Sumbar hingga November 2022 masih rendah.
Laporan terakhir, serapan APBD 2022 pada November masih sekitar 61,64 persen.
Padahal sisa tahun berjalan hanya satu setengah bulan lagi.
Menurut Mahyeldi, realisasi tertinggi saat ini ialah Satpol PP Sumbar yaitu 79,64 persen dengan anggaran Rp 3,02 miliar.
Selain itu, ada 11 OPD yang realisasi anggarannya di atas 70 persen yaitu Disnakertrans 77,85 persen, Dishub 76,85 persen, DPMPTSP 75,81 persen, Bapenda 73,58 persen, RSUD Achmad Mochtar 73,58 persen, BPSDM 73,26 persen, RSJ HB Saanin 72,69 persen, Disdukcapil 72,59 persen, DPMD 71,53 persen, Inspektorat 71,02 persen, dan RSUD Pariaman 70,12 persen.
"OPD lain masih rendah. Di bawah 60 persen," kata Mahyeldi.
OPD dengan serapan anggaran di bawah 60 persen ialah Biro Adpim Setdaprov 58,68 persen, Badan Penelitian dan Pengembangan 58,16 persen, Dinas Kebudayaan 57,88 persen, Biro Pembangunan Setdaprov 57,63 persen, Dinas Koperasi dan UKM Sumbar 56,13 persen.Diskominfotik 55,68 persen, Biro perekonomian Setdaprov 53,46 persen, Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sumbar 53,34 persen, RSUD M Natsir 52,39 persen, Biro Hukum Setdaprov 50,10 persen, dan Dinas Pariwisata 48,15 persen.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengambil sikap tegas terhadap kinerja pejabat dengan serapan APBD 2022 yang rendah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Sumbar di Google News