Polres Dharmasraya Bangun Ruangan Restorative Justice

Analis Kebijakan Madya Bidang Pidana Umum Bareskrim Polri Pitra A Ratulangi mengatakan ada persyaratan yang harus dilalui untuk menegakkan restorative justice.

Persyaratan itu di antaranya tidak boleh menimbulkan keresehan atau penolakan di tengah masyarakat, termasuk yang berpotensi memecah belah bangsa.

Penerapan restorative justice juga tidak boleh untuk kasus radikalisme dan separatisme.

"Tindak pidana terorisme, korupsi, atau yang bersangkutan dengan keamanan negara tidak boleh menempuh mekanisme restorative justice," tutupnya. (antara/jpnn)