Pakar HTN Unand Minta Anwar Usman Mundur dari Jabatan Hakim Konstitusi
Rabu, 23 Maret 2022 – 09:57 WIB
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari. ANTARA /Maria Rosari/pri (Maria Rosari)
Sebab, presiden adalah satu pihak yang berkonflik di dalamnya.
Pemerintah merupakan pihak dalam perkara pengujian undang-undang ataupun pembubaran partai yang berpotensi menjadi pihak sengketa kewenangan.
Feri berharap Anwar Usman menjauhi konflik kepentingan tersebut agar peradilan konstitusi di Indonesia tetap memiliki marwah.
"Penting bagi bangsa ini memiliki peradilan konstitusi dan taat dengan nilai peradilan yang merdeka dari segala relasi kekuasaan," harapnya. (mcr33/jpnn).
Rencana pernihan Adik Presiden Joko Widodo dengan Ketua Hakim MK Anwar Usman banyak mendapatkan kritik dari kalangan Pakar Ketatanegaraan.
Redaktur : Ade Keno
Reporter : Fachri Hamzah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Sumbar di Google News
