Bawaslu Jawab Kritik Film Dirty Vote
sumbar.jpnn.com, JAKARTA - Bawaslu RI menjawab kritik yang disampaikan dalam film dokumenter Dirty Vote.
Film dokumenter yang baru saja rilis di akun Youtuber Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia itu belakangan santer dibicarakan.
Film karya Dandhy Dwi Laksono itu mengangkat kecurangan Pemilu 2024 dari sudut pandang para pakar hukum tata negara di Indonesia seperti Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Kecurangan-kecurangan itu dimulai dengan ucapan berbeda-beda Jokowi soal anaknya yang terjun ke dunia politik sampai ketidaknetralan para pejabat publik, wewenang, dan kecurangan kepala desa.
Penyalahgunaan anggaran dan penyaluran bansos juga tidak luput dari pengamatan Dhandy.
Bahkan, Dhandy juga mengangkat penyalahgunaan fasilitas publik hingga lembaga negara yang melanggar etik.
Anggota Bawasluu RI Lolly Suhenty mengaku berterima kasih atas kritik yang disampaikan dalam film Dirty Vote.
Namun, dia tidak berang lembaganya mendapat kritikan pedas dari sebuah film dokumenter.
Bawaslu RI menjawab kritikan yang disampaikan film dokumentr karya Dhandy Laksono berjudul Dirty Vote
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Sumbar di Google News