Alasan Kepala Desa yang Dukung Jokowi Tiga Periode Tidak Bisa Disanksi

UU Desa tersebut, kata Tito, hanya menyebutkan kepala desa tidak boleh menjadi pengurus partai politik, dan kampanye saat pemilu dan pilkada.

"Saat kampanye kepala desa tidak boleh, Jadi pengurus mereka tidak boleh. Kalau ada, ada sanksinya juga dan bisa diberhentikan sementara atau tetap," jelas Tito.

Jika dilarang, ungkap Tito, kepala desa bisa menyampaikan aspirasi terkait hal politis,

"Kepala desa bisa menjawab, dasarnya itu apa? Saya malah melanggar hukum kecuali UU Desa tegas dan jelas," sebut Tito. (Mar9/jpnn)