Menyoal Penambangan Ilegal, Pemerintah Kehilangan Wibawa

Undang-undang ini memudahkan para penambang ilegal untuk melakukan kegiatannya.

Bahkan, para penambang bisa melakukan kegiatan pertambangan sebelum izin keluar.

Dia melihat wibawa negara hilang dengan aturan baru ini.

"Wibawa negara sudah tidak ada, sedikit saja sisanya," kata Mantan Bupati Kutai Timur itu.

Dia melanjutkan, maraknya ilegal mining karena semua kewenangan perizinan pertambangan ditarik pemerintah pusat.

Bahkan dari sisi pengawasan pun pemerintah daerah tidak mendapatkan ruang.

Seharusnya, kata dia, pemerintah provinsi diberikan kewenangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

DPR juga diminta memikirkan aturan agar negara tidak dirugikan dan masyarakat tetap mendapatkan manfaat dari pengelolaan tambang. (Mar9/Jpnn)