Empat Usulan Sumbar Mulai dari Kompensasi Penjagaan Hutan hingga Nasib Tenaga Honorer di Daerah

Masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung, lajut Mahyeldi, harus mendapatkan kompensasi dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Pulau Sumatera ini paru-paru Indonesia, seharusnya mereka yang berada di sekitar kawasan hutan lindung harus mendapatkan kontribusi. Mereka yang menjaga dan merawat hutan selama ini," jelas Mahyeldi.

Pria yang akrab disapa Buya ini juga menyinggung sinergitas antara pemerintah provinsi dan pusat, serta ke kabupaten dan kota.

Jika sinergitas ini berjalan baik, maka tugas pemerintah provinsi sebagai perwakilan pusat di daerah akan berlangsung maksimal.

Setiap daerah memiliki keunggulan dan potensi masing-masing. Jika hal ini disinergikan dengan perencanaan yang matang, maka pertumbuhan ekonomi di daerah bakal jauh lebih baik," ucapnya.

Politikus PKS ini juga meminta pemerintah pusat merenungkan nasib tenaga honorer yang mau dihapuskan pada November 2023.

Penghapusan tenaga honorer ini tidak hanya berdampak pada individu, melainkan orang banyak.

Jika satu orang menggantungkan hidup sebagai honorer dan dia memiliki tanggung jawab keluarga, maka berapa banyak yang terdampak akibat kebijakan tersebut.