Kapolda Sumbar Mengaku Sudah Menerapkan Restorative Justice Sejak 2021

Namun, tidak semua kasus yang bisa diselesaikan dengan cara ini.

Ada beberapa kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan cara tersebut.

"Kasus korupsi, terorisme, makar, dan narkoba. Itu semua tidak bisa melalui restorative justice," jelasnya.

Demi kelancaran proses restorative justice ini, Polda Sumbar menjalin kerja sama dengan LKAAM.

Kerja sama ini akan ditandatangani pada puncak HUT Bhayangkara yakni 7 Juli 2022. (mcr33/jpnn).