DPRD Sumbar Keluarkan Rekomendasi Khusus terkait LHP BPK

Kamis, 17 Maret 2022 – 14:39 WIB
DPRD Sumbar Keluarkan Rekomendasi Khusus terkait LHP BPK - JPNN.com Sumbar
Ilustrasi - Kantor BPKP. Foto: Antara

sumbar.jpnn.com, PADANG - DPRD Sumbar mengeluarkan rekomendasi khusus dalam sidang Paripurna, Rabu (16/3), yang membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Ketua Panitia Khusus pembahasan tersebut Bakri Bakar menjelaskan DPRD Sumbar meminta Gubernur Mahyeldi memberikan sanksi pada oknum yang tidak menyelesaikan pekerjaan.

Kalau perlu, kata dia, pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak masuk daftar hitam.

Tak tanggung-tanggung, Bakri juga meminta agar mereka tidak boleh mengikuti pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar selama waktu tertentu.

"Kalau perlu tidak boleh mengikuti pengadaan barang dan jasa Pemprov Sumbar selama waktu tertentu," kata Bakri Bakar

Bakri Bakar juga mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas pejabat atau Aparatur Sipil Negara.

Peningkatan ini bisa melalui pelatihan dan penambahan tenaga fungsional pengawasan.

"Peningkatan kapasitas dan kemampuan pejabat teknis pengelola keuangan daerah ini bisa melalui rekrutmen pejabat dengan kompetensi yang dibutuhkan," tutupnya. (mcr33/jpnn)

DPRD Sumbar meminta Gubernur Mahyeldi memberikan sanksi pada oknum yang tidak menyelesaikan pekerjaan.

Redaktur : Ade Keno
Reporter : Fachri Hamzah

Facebook JPNN.com Sumbar Twitter JPNN.com Sumbar Pinterest JPNN.com Sumbar Linkedin JPNN.com Sumbar Flipboard JPNN.com Sumbar Line JPNN.com Sumbar JPNN.com Sumbar

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Sumbar di Google News