Sepekan Lagi Kejari Padang akan Ekspose Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar ke BPKP

Kejari Padang menemukan ada pengerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga muncul indikasi kerugian negara.

Proyek tersebut yang semula bersifat tahun tunggal akhirnya mangkrak dan terbengkalai.

Pembangunan gedung tidak berjalan sesuai perencanaan dan putus kontrak di angka 8,1 persen, sedangkan pembayaran sudah dicairkan sebesar Rp 8 miliar atau 28 persen.

Afliandi menegaskan pihak Kejari Padang akan mengusut kasus tersebut sampai tuntas dan menjerat orang yang telah merugikan negara. (antara/jpnn)