Mahyeldi: ASN Jangan Kampungan, Kolot, dan Tidak Terdidik
Sumbar Terkini Senin, 23 Mei 2022 – 15:41 WIB
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengultimatum PNS dan PPPK agar tidak kampungan, kolot, atau tidak terdidik.
BERITA ASN
-
Politik Sabtu, 07 Mei 2022 – 14:11 WIB
Jadwal WFH Sepekan untuk ASN Bakal Diatur Mulai 9 Mei 2022
Tjahjo mengimbau seluruh instansi pemerintahan agar mengatur jadwal WFH bagi seluruh ASN selama sepekan.
-
Sumbar Terkini Selasa, 26 April 2022 – 22:07 WIB
ASN Jangan Bawa Mobil Dinas untuk Mudik, Sanksinya Tegas
Sekda Sumbar Hansastri melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa mobil dinas untuk mudik.
-
Kriminal Sabtu, 23 April 2022 – 21:37 WIB
Hasil OTT Kasus Korupsi Ini Belum Diumumkan, Begini Penjelasannya
Polres Pesisir Selatan masih belum menyampaikan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap empat ASN dan satu rekanan
-
Kriminal Selasa, 19 April 2022 – 20:28 WIB
Gara-gara Merugikan Negara, Dua ASN Mentawai Harus Dipenjara
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mentawai Riza Ardiansyah mengatakan kedua terpidana terlibat dalam kasus korupsi pada tahun anggaran…
-
Kriminal Selasa, 19 April 2022 – 20:25 WIB
Dua ASN di Mentawai Mendekam di Penjara karena Proyek Ini
Kejaksaan Negeri Mentawai menjebloskan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) ke penjara karena kasus korupsi.
-
Sumbar Terkini Sabtu, 16 April 2022 – 22:02 WIB
Hanya 15 Pihak Ini yang Dapat 50 Persen Tukin, THR, dan Gaji Ke-13
Tjahjo Kumolo berharap THR, gaji ke-13, dan 50 persen tukin itu dapat membangkitkan perekonomian Indonesia.
-
Sumbar Terkini Jumat, 08 April 2022 – 10:55 WIB
Komisi X DPR RI Dorong Formasi Pustakawan untuk ASN dan PPPK
Anggota Komisi X DPR RI fraksi PKS Ledia Hanifah mendorong pembentukan formasi pustakawan ASN dan PPPK.
-
Sumbar Terkini Rabu, 06 April 2022 – 13:24 WIB
Pariaman Masuk Daftar 10 Kota Intoleran di Indonesia
Setara Institute menetapkan Pariaman sebagai 10 kota tidak toleran di Indonesia, termasuk juga Kota Padang.
-
Politik Selasa, 05 April 2022 – 21:48 WIB
Alasan Kepala Desa yang Dukung Jokowi Tiga Periode Tidak Bisa Disanksi
Mendagri menyebut alasan kepala desa yang mendukung jabatan presiden Jokowi tiga periode tak bisa disanksi.
-
Politik Selasa, 05 April 2022 – 10:08 WIB
Polemik PPPK: Jangan Permainkan Hati Guru Honorer
Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin meminta pemerintah bertobat terkait pengangkatan guru honorer menjadi ASN melalui jalur…
-
Sumbar Terkini Kamis, 17 Maret 2022 – 14:22 WIB
Mahyeldi Diminta Beri Sanksi Oknum yang Terlibat dalam Temuan BPK
DPRD Sumbar langsung membentuk panitia khusus yang diketuai Bakri Bakar untuk menindaklanjuti laporan BPK tersebut.
